Kemacetan dan Jam Sekolah

Tidak bisa dipungkuri, masalah kemacetan di Jakarta memang sudah akut, tapi keputusan pemerintah DKI Jakarta untuk memajukan jam belajar sekolah dari jam 07.00 WIB menjadi 06.30 WIB benar-benar susah diterima akal sehat. Mereka bisa saja mengatakan keputusan ini didasarkan kepada survei yang konon bisa mengurangi kemacetan hingga 14%, tapi apakah mereka berpikir tentang efek psikologis terhadap anak?

Bayangkan untuk masuk sekolah 06.30, sebagian dari mereka mau nggak mau sudah harus bangun jam 5 subuh atau malah demi dini lagi.  Pada akhirnya, anak-anak malang ini mau tidak mau sarapan di jalan dan sesampai di sekolah mereka masih merasa ngantuk. Alhasil, pelajaran pun tidak bisa diserap dengan baik.

Selain berpengaruh kepada anak, tentunya ini juga berpengaruh kepada orang tua. Tentunya tidak semua keluarga punya pembantu. Dengan demikian, urusan mempersiapkan keberangkatan anak ke sekolah menjadi urusan orang tua.  Bayangkan, waktu istirahat orang tua masih harus disunat lagi hanya karena kebijakan pemprov yang baru ini.

Menurut saya, daripada memajukan jam sekolah, saya lebih memilih jam sekolah dimundurkan. Bukankah lebih baik bila jam berangkat anak ke sekolah sama dengan jam berangkat orang tua pergi bekerja? Pertama, waktu sarapan bersama antara anak dan orang tua bisa bersamaan. Ini tentunya akan memiliki dampak psikologis yang besar bagi pertumbuhan anak dan kualitas komunikasi orang tua dan anak. Tak dapat dipungkiri, kehidupan kota besar menjadikan waktu bertemu orang tua dan anak kian sedikit. Makan bersama malam hari, misalnya, merupakan hal yang sangat jarang bisa terjadi. Malah, bisa jadi, ketika orang tua sampai ke rumah, anak-anak sudah terlelap tidur.

Kedua, waktu bersama dalam perjalanan ke sekolah, juga bisa dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan kualitas komunikasi. Setidaknya bisa bertanya tentang perkembangan sekolah si anak dan hal-hal pribadi lainnya.

Ketiga, bila waktu berangkat anak dan orang tua bersamaan, ini tentunya, sedikit banyak akan menghemat konsumsi energi dan mengurangi polusi.

Lebih dari pada itu, sudah saatnya Pemprov DKI Jakarta untuk selalu melakukan kajian komprehensif ketika akan mengeluarkan sebuah kebijakan. Melihat persoalan secara parsial, selalu akan menghasilkan kebijakan tambal sulam yang tidak efektif. ***