“Tarif parkir harus mahal, sebab parkir itu bagian dari instrumen pengendalian lalu lintas.” Hari ini pernyataan Fauzi Wibowo, Gubernur DKI Jakarta tersebut banyak dikutip media. Menurut Foke, penerapan sistem tarif parkir progresif tersebut akan mampu mengurangi jumlah kendaraan bermotor di jalanan, khususnya di jalur yang selama ini selalu jadi sarangnya macet.
Foke kemudian membandingkan dengan tarif parkir di jalan-jalan utama di Singapura. “Di sana, di Orchid Road, 3 jam saja sudah 7 sampai 10 dolar (Singapura),” katanya.
Tingginya tarif parkir ini, masih menurut Foke, akan membuat pihak swasta tertarik menanam modalnya di sektor perparkiran. “Kalau tidak menguntungkan, swasta mana mau bikin gedung parkir.”
Sekilas, argumen yang dilontarkan Foke benar adanya. Tapi kalau ditelaah lebih jauh, ini tidak lebih dari tindakan untuk menguntungkan parkir swasta semata, tidak ada hubungannya dengan masalah kemacetan. Tanpa harus menaikkan tarif parkir pun, bila Pemprov DKI Jakarta bisa melaksanakan kebijakan moda transportasi terintegrasi, kemacetan lalu lintas bisa dikendalikan.
Yang ada sekarang adalah ngurus busway aja nggak beres-beres. Lihat saja, armada busway yang masih kurang di sebagian besar koridor. Banyak orang memilih busway bukan karena nyamannya, tapi karena lebih cepat dan lebih irit. Belum lagi nasib monorail yang terkatung-katung, karena pemerintah ogah memberi garansi kepada investor asing.
Saya lebih cenderung melihat kalau kebijakan transportasi pemerintah lebih memihak kepada kepentingan pengusaha daripada masyarakat secara keseluruhan. Kebijakan tarif progresif perparkiran adalah contoh nyata. Siapa lagi yang akan mengeruk duit kalau para perusahaan perparkiran seperti Secure Parking, yang tidak benar-benar secure itu? Kalau wakil rakyat tidak rajin berteriak setiap kali mereka menaikkan tarif seenak udel, bisa-bisa hari ini tarif parkir per jam sudah menyamai Orchid Road, yang dicontohkan Foke. Apakah masyarakat diuntungkan dengan dinaikkannya tarif parkir? Boro-boro, wong nasib pegawainya saja tidak lebih baik.
Anehnya, hingga hari ini, tidak ada tanda-tanda pemerintah akan melakukan kebijakan pajak progresif bagi pemilik kendaraan bermotor. Padahal, hasil dari pajak ini bisa benar-benar dirasakan rakyat. Pemberlakuan pajak progresif ini juga sedikit banyak akan mengurangi keinginan orang untuk memiliki mobil kedua dan berikutnya. So, mengapa pemerintah terlihat enggan? Karena, pengusaha otomotif akan merasa dirugikan, bukan!? Sesederhana itu!
So, menurut hemat saya, sudah saatnya Foke menunjukkan diri sebagai gubernur yang memihak kepada rakyat sekaligus menunjukkan kapasitasnya sebagai lulusan doktoral tata kota dari Jeman.***
Filed under: Metropolitan | Tagged: fauzi wibowo, secure parking, tarif parkir
