Kelangkaan Minyak Tanah

Ada pemandangan lumrah dalam beberapa minggu terakhir ketika saya melintas di salah satu pangkalan minyak tanah di Tambun, Bekasi: puluhan orang mengantri minyak tanah. Mereka selalu siap dengan dirigen, bahkan banyak di antaranya membawa dirigen besar berkapasitas 25 liter. Berjam-jam mengantri dengan dirigen besar, eh, dapatnya cuman tiga liter! Ya, saking banyaknya pengantri, pemilik pangkalan berusaha adil dengan membagi sama rata. Sungguh pandangan yang membuat miris.

Saya sendiri di rumah pernah mengalami kelangkaan minyak tanah. Kebetulan ibu mertua saya lebih senang memakai kompor minyak tanah daripada kompor gas elpiji. Jadilah kita selalu menyiapkan minyak tanah. Ketika mertua saya tinggal di rumah hingga dua mingguan, persediaan minyak tanah habis, terpaksa mertua saya memakai kompor gas. Dia memang suka memasak, walaupun kita sudah punya pembantu. Pernah pula sekali waktu, gas yang habis, pembantu saya terpaksa memakai kompor gas. Saya tidak tahu bagaimana kalau dua-duanya dalam waktu bersamaan habis, apakah orang rumah bakal memasak pakai kayu bakar?

Anehnya, pemerintah sekarang sedang giat-giatnya menggalang kampanye konversi minyak tanah ke elpiji. Bahkan Presiden SBY sampai merasa perlu turun tangan ke lapangan untuk meyakinkan masyarakat. Tapi, bagaimana masyarakat bakal mau dikonversi, wong, belum apa-apa elpijinya sudah langka?

Padahal berdasarkan hitung-hitungan Bappenas, pengalihan subsidi minyak tanah ke elpiji bisa menghemat subsidi pemerintah hingga Rp 30 triliun per tahun. Bayangkan dengan penghematan sebesar itu, pemerintah bisa memberikan rumah susun sederhana sebanyak 357.142 secara cuma-cuma kepada rakyat miskin, dengan asumsi harga satu rusun adalah Rp 84 juta.

Kembali ke masalah kelangkaan minyak tanah, apa yang salah sebenarnya? Ada pihak yang menyebut ini karena distribusinya saja yang tersendat. Pihak lain menuding ini karena permainan para spekulan. Ada pula yang menyebut karena minyak tanah bersubsidi tersebut diseludupkan keluar negeri.

Apa pun alasan dibalik kelangkaan tersebut, ini tentunya tidak bisa diterima akal sehat. Bagaimana mungkin, produk stategis seperti minyak tanah, yang menghabiskan anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah ditangani secara ecek-ecek. Pertamina bisa dengan entengnya cuci tangan seraya menuding pihak lain. Lebih parah lagi, pemerintah seakan-akan tidak berdaya menghadapi cuci tangan Pertamina.

Coba kita baca tanggapan Yang Dipertuan Menteri Energi dan Sumbedaya Mineral, Purnomo Yusgiantoro berikut: “Kalau tidak mau ada kelangkaan, harusnya tidak ada disparitas harga.” Kog kebijakannya sendiri dikritik jadi biang kelangkaan minyak tanah untuk rakyat!!??

Jangan-jangan karena memang pemerintah tidak mau benar-benar menggelontorkan dana subsidi untuk rakyat ini yang membuat kelangkaan minyak tanah sudah dua tahunan tetap tak teratasi!***